Moslemtoday.com : Media sosial kerap kali menjadi ladang subur bagi penyebaran kutipan-kutipan dramatis yang bernada emosional, namun kerap kali melompati esensi dan kompleksitas masalah yang sebenarnya. Salah satu fenomena yang sering muncul adalah narasi yang membenturkan konsep akidah seperti rasa takut kepada Allah dengan murni kalkulasi dinamika politik internasional. Sering kali publik disuguhi kutipan liar yang menuding bahwa para pemimpin di dunia Islam "lebih takut kepada pemimpin negara adidaya dibandingkan takut kepada Allah." Terlepas dari sahih atau tidaknya kutipan tersebut diucapkan oleh tokoh luar yang cukup berpengaruh yaitu Mentri Luar Negeri Russia, narasi seperti ini dinilai oleh para pakar hukum Islam sebagai bentuk simplifikasi masalah yang sangat fatal.
Menilai kadar keimanan seseorang atau sekelompok pemimpin hanya berdasarkan kalkulasi politik luar negeri mereka adalah tindakan yang kurang tepat. Dalam kacamata syariat Islam, menjaga keamanan rakyat, memelihara stabilitas negara, dan mencegah terjadinya pertumpahan darah yang menghancurkan adalah bagian dari amanah kepemimpinan yang sangat besar
Tinjauan Kaidah "Manfaat dan Mudharat" (Maslahah & Mafsadah)
Jika kita membedah tindakan para pemimpin negara berpenduduk mayoritas Muslim melalui kacamata ushul fiqh (hukum Islam), terdapat kaidah yang sangat mendasar:
ADVERTISEMENT
"Dar'ul mafasid muqaddamun 'ala jalbil mashalih"
(Menolak mafsadah/kerusakan harus didahulukan daripada mengambil maslahat/manfaat)
Jika dihubungkan dengan kaidah agung ini, maka kita dapat melihat kebijakan luar negeri para pemimpin Muslim secara lebih jernih:
1. Diplomasi Bukan "Ketakutan", Melainkan Upaya Menghindari Mudharat yang Lebih Besar
Secara realitas di lapangan, ketika sebuah negara berhadapan dengan hegemoni kekuatan adidaya global, bersikap konfrontatif secara membabi buta bukanlah cerminan dari "takut hanya kepada Allah", melainkan tindakan gegabah yang mengancam eksistensi negara tersebut.
Langkah kehati-hatian diplomasi diambil untuk menghalau mudharat yang jauh lebih nyata di depan mata: mulai dari sanksi ekonomi yang mencekik rakyat, embargo komoditas penting, hingga potensi invasi militer yang berisiko mengorbankan jutaan nyawa sipil yang tidak berdosa
Secara historis, Rasulullah ﷺ sendiri pernah mengambil langkah politis yang secara lahiriah tampak "merugikan" kaum Muslimin dalam Perjanjian Hudaibiyah. Namun, langkah tersebut diambil demi menghindari pertumpahan darah yang sia-sia dan demi meraih kemenangan besar (maslahat) di masa mendatang.
2. Mengamankan Manfaat (Maslahah) untuk Rakyat Banyak
Seorang pemangku kebijakan memiliki kewajiban syar'i untuk memastikan rakyatnya dapat hidup, bekerja, dan menjalankan ibadah dengan tenang.
Menjalin hubungan diplomatik yang sangat hati-hati dengan poros kekuatan dunia adalah murni bentuk ikhtiar siyasah (politik) untuk menjaga stabilitas ekonomi dan keamanan nasional. Manfaat utamanya tidak lain adalah terjaganya hajat hidup orang banyak.
Memisahkan Akidah dan Siyasah
Menuduh para pemimpin Muslim tidak beriman atau pengecut karena berdiplomasi dengan kekuatan non-Muslim adalah sebuah cacat logika (logical fallacy) Hal tersebut mencampuradukkan antara ketakutan teologis (akidah) dengan kehati-hatian strategis (siyasah)
Takut kepada Allah adalah perkara hati, ketundukan spiritual, dan ketaatan dalam menjalankan syariat-Nya.
Berhati-hati terhadap kekuatan geopolitik luar negeri adalah bagian dari strategi bertahan hidup (survival strategy) suatu bangsa dalam konstelasi hukum internasional
Menyamakan kehati-hatian diplomatik dengan menipisnya iman adalah pandangan yang kurang luas. Hal itu justru mengabaikan prinsip fundamental Islam yang sangat menjunjung tinggi keselamatan jiwa (hifzhun nafs) dan raga umat manusia secara luas.
Wallahu a'lam bish-shawab
