PDIP: Pemerintah Pemberi Harapan Palsu, Harga BBM Non Subsidi Naik Ugal-Ugalan!

Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDI-Perjuangan, Mufti Anam, menyayangkan keputusan kenaikan harga BBM nonsubsidi yang dianggap ugal-ugalan. Ia menilai langkah tersebut sebagai bentuk “Pemerintah pemberi harapan palsu” kepada masyarakat.

Moslemtoday.com : Jakarta, 20 April 2026 - Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi secara signifikan yang dilakukan PT Pertamina (Persero) menuai kritik keras dari Komisi VI DPR RI. Kebijakan tersebut dinilai mendadak, tanpa sosialisasi, dan berpotensi memberatkan masyarakat luas.

ADVERTISEMENT

Anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Anam, menyayangkan keputusan kenaikan harga BBM nonsubsidi yang dianggap tidak memberikan ruang kesiapan bagi masyarakat. Ia menilai langkah tersebut sebagai bentuk kebijakan yang minim komunikasi dan empati terhadap kondisi ekonomi rakyat.

“Lagi-lagi Pertamina menaikkan harga BBM tanpa ancang-ancang, dan kenaikannya pun sekarang cukup signifikan. Kebijakan ini pastinya sangat memberatkan rakyat,” ujar Mufti dalam keterangan tertulis, Minggu (19/4/2026).

Adapun kenaikan harga berlaku mulai 18 April 2026 untuk sejumlah jenis BBM nonsubsidi. Harga Pertamax Turbo (RON 98) melonjak dari Rp13.100 per liter menjadi Rp19.400 per liter. Sementara itu, Dexlite naik dari Rp14.200 menjadi Rp23.600 per liter, dan Pertamina Dex meningkat dari Rp14.500 menjadi Rp23.900 per liter. Di sisi lain, harga BBM subsidi tidak mengalami perubahan.

Mufti menilai kebijakan ini sebagai kemunduran, terutama setelah sebelumnya pemerintah memberikan narasi bahwa harga BBM tidak akan naik di tengah gejolak geopolitik global. Ia menyebut kondisi ini sebagai bentuk “pemberi harapan palsu” kepada masyarakat.

“Kemarin masyarakat ditenangkan dengan narasi bahwa harga BBM tidak akan naik. Rakyat diminta percaya dan tenang. Namun yang terjadi justru sebaliknya, harga melonjak tajam tanpa kesiapan,” katanya.

Politisi dari Fraksi PDI-Perjuangan itu juga mengungkapkan kekhawatirannya terkait dampak kebijakan tersebut terhadap masyarakat berpenghasilan rendah. Menurutnya, meskipun yang naik adalah BBM nonsubsidi, dampaknya tetap dirasakan secara luas, terutama di tengah sulitnya akses terhadap BBM subsidi di sejumlah daerah.

Ia menyoroti kondisi di lapangan di mana masyarakat harus mengantre panjang untuk mendapatkan BBM subsidi, bahkan kerap kehabisan stok. Dalam situasi tersebut, masyarakat terpaksa beralih ke BBM nonsubsidi yang kini harganya jauh lebih tinggi.

“Ini bukan lagi soal subsidi atau nonsubsidi. Ini soal keadilan bagi rakyat. Ketika yang berhak tidak mendapatkan subsidi, lalu harga alternatifnya dinaikkan, beban langsung dipindahkan ke masyarakat,” tegasnya.

Mufti juga menilai kenaikan harga ini tidak sejalan dengan kondisi global yang mulai membaik, termasuk terbukanya kembali jalur distribusi energi. Ia mempertanyakan alasan di balik kenaikan harga di tengah situasi tersebut.

Sebagai mitra kerja di sektor perdagangan dan energi, Komisi VI DPR RI mendorong pemerintah dan Pertamina untuk segera memperbaiki distribusi BBM subsidi agar tepat sasaran. Ia menekankan pentingnya memastikan ketersediaan BBM subsidi bagi masyarakat yang berhak.

Selain itu, Mufti meminta pemerintah responsif terhadap dinamika harga minyak dunia. Ia menegaskan bahwa jika harga global mulai turun, maka penyesuaian harga BBM di dalam negeri juga harus segera dilakukan.

“Jika harga minyak dunia mulai turun, maka segera turunkan harga. Jangan tunggu tekanan rakyat baru bergerak,” pungkasnya. *