Program Sekolah Rakyat yang digagas pemerintah untuk menjangkau anak-anak dari keluarga miskin dan putus sekolah terus mendapat perhatian serius dari DPR. Kali ini, Komisi VIII DPR RI memberikan sejumlah masukan penting terkait mekanisme rekrutmen anak jalanan agar program tersebut benar-benar tepat sasaran dan tidak menimbulkan persoalan baru di lapangan.
Masukan ini muncul seiring langkah aktif pemerintah yang melakukan penjangkauan langsung ke jalanan, pasar, hingga kawasan padat untuk mencari anak-anak yang selama ini tidak tersentuh pendidikan formal.
Komisi VIII DPR menekankan bahwa proses rekrutmen siswa Sekolah Rakyat tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Anak-anak yang direkrut harus benar-benar berasal dari kelompok yang membutuhkan, seperti keluarga miskin ekstrem atau anak yang putus sekolah.
ADVERTISEMENT
Dalam laporan tersebut, DPR mengingatkan agar seleksi dilakukan dengan sistem verifikasi yang ketat dan berbasis data. Hal ini penting agar program tidak disalahgunakan oleh pihak yang sebenarnya tidak memenuhi kriteria.
“Program ini harus menyasar anak-anak yang benar-benar membutuhkan,” menjadi salah satu penegasan dalam masukan yang disampaikan.
Dengan kata lain, ketepatan sasaran menjadi kunci utama keberhasilan program Sekolah Rakyat.
Selain soal data, Komisi VIII juga menyoroti pentingnya pendekatan humanis dalam proses rekrutmen. Anak-anak jalanan memiliki latar belakang sosial yang kompleks, sehingga tidak bisa hanya diperlakukan sebagai objek program.
Pemerintah diminta memastikan bahwa proses penjangkauan dilakukan dengan cara yang persuasif dan tidak menimbulkan tekanan, baik kepada anak maupun keluarganya.
Pendekatan ini dinilai penting untuk membangun kepercayaan, sehingga anak-anak yang sebelumnya hidup di jalanan mau beradaptasi dengan lingkungan pendidikan formal.
Di sisi lain, pemerintah melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia menerapkan strategi jemput bola dalam mencari calon siswa Sekolah Rakyat.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan bahwa tim turun langsung ke lapangan untuk menjangkau anak-anak yang tidak bersekolah.
“Kami melakukan penjangkauan dengan mendatangi perempatan dan pasar,” ujarnya dalam keterangan resmi.
Langkah ini menunjukkan perubahan pendekatan dalam sistem pendidikan. Negara tidak lagi menunggu pendaftaran, tetapi aktif mencari anak-anak yang membutuhkan akses pendidikan.
Bahkan, hingga saat ini puluhan anak telah berhasil dijaring sebagai calon siswa setelah melalui proses identifikasi di lapangan.
Setelah proses penjangkauan, tahapan berikutnya adalah verifikasi data. Pemerintah memastikan bahwa setiap calon siswa benar-benar memenuhi kriteria sebagai penerima manfaat.
Proses ini melibatkan kunjungan ke rumah, pengecekan kondisi ekonomi keluarga, hingga persetujuan orang tua.
“Kalau orang tuanya setuju, baru kita tindak lanjuti,” jelas Saifullah Yusuf.
Komisi VIII DPR menilai tahapan ini sangat penting untuk menjaga kredibilitas program. Tanpa verifikasi yang kuat, program berisiko tidak tepat sasaran.
Program Sekolah Rakyat sendiri dirancang sebagai solusi jangka panjang untuk memutus rantai kemiskinan. Dengan menyediakan pendidikan gratis, asrama, hingga kebutuhan dasar, pemerintah berharap anak-anak dari keluarga miskin bisa mendapatkan masa depan yang lebih baik.
Bahkan, sekolah ini tidak hanya fokus pada akademik, tetapi juga pembinaan karakter dan keterampilan hidup “Ini bagian dari upaya menjangkau yang belum terjangkau,” ujar Menteri Sosial dalam penjelasannya.
Dengan konsep ini, Sekolah Rakyat diharapkan mampu menciptakan generasi baru yang lebih mandiri dan berdaya saing.
Meski memiliki tujuan mulia, implementasi program ini tidak lepas dari tantangan. Salah satunya adalah kesulitan menjangkau anak-anak yang tidak terdata atau hidup berpindah-pindah.
Selain itu, ada juga tantangan dalam mengubah pola pikir anak dan keluarga yang sudah terbiasa hidup di jalanan.
Komisi VIII DPR mengingatkan bahwa keberhasilan program tidak hanya bergantung pada rekrutmen, tetapi juga pada proses pembinaan setelah anak masuk sekolah.
Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, DPR menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan berbagai lembaga terkait.
Kolaborasi ini diperlukan agar proses rekrutmen, pembinaan, hingga pengawasan berjalan secara optimal.
Selain itu, dukungan dari masyarakat juga menjadi faktor penting dalam memastikan keberlanjutan program.
Dengan berbagai masukan yang diberikan, Komisi VIII DPR berharap program Sekolah Rakyat bisa berjalan lebih efektif dan memberikan dampak nyata.
Program ini bukan sekadar proyek pendidikan, tetapi juga bagian dari upaya besar negara dalam mengatasi ketimpangan sosial.
Jika dijalankan dengan baik, Sekolah Rakyat berpotensi menjadi model pendidikan inklusif yang mampu menjangkau kelompok paling rentan.
Masukan dari Komisi VIII DPR RI terkait rekrutmen anak jalanan menjadi pengingat bahwa program sosial sebesar Sekolah Rakyat membutuhkan perencanaan yang matang dan pelaksanaan yang sensitif.
Pendekatan yang tepat sasaran, humanis, serta berbasis data menjadi kunci keberhasilan.
Di tengah berbagai tantangan, harapan tetap besar: bahwa anak-anak yang selama ini hidup di jalanan dapat menemukan masa depan baru melalui pendidikan yang layak dan berkelanjutan.
