Upaya kemanusiaan untuk menembus blokade Gaza kembali digaungkan oleh Global Peace Convoy Indonesia (GPCI). Dalam misi Global Sumud Flotilla (GSF) 2026, konsorsium aktivis dan relawan dari Indonesia ini berharap mendapatkan restu sekaligus perlindungan penuh dari pemerintah agar misi berjalan aman dan efektif.
Permintaan tersebut disampaikan langsung oleh Dewan Pembina GPCI, KH Bachtiar Nasir, yang menegaskan bahwa partisipasi Indonesia dalam misi kemanusiaan ini merupakan bagian dari amanah konstitusi. Ia menyebut, perjuangan membela Palestina sejalan dengan prinsip yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945.
“Bahwa penjajahan di muka bumi harus dihapus,” ujar Bachtiar dalam agenda Rembug Nasional GPCI di Jakarta.
Menurutnya, dukungan negara sangat penting, tidak hanya sebagai bentuk legitimasi, tetapi juga sebagai jaminan keselamatan bagi para relawan yang akan berlayar menuju wilayah konflik.
“Posisi negara juga sangat penting dalam misi ini. Kita meminta izin, meminta restu, dan memohon agar negara memfasilitasi serta memberikan perlindungan kepada para relawan,” lanjutnya.
Misi Global Sumud Flotilla 2026 direncanakan akan melibatkan ribuan aktivis dari lebih dari 100 negara. Indonesia melalui GPCI turut mengambil peran strategis, baik dalam konvoi laut maupun darat, dengan mengirimkan relawan serta bantuan kemanusiaan.
Koordinator Dewan Pengarah GPCI, Maimon Herawati, menjelaskan bahwa misi tahun ini akan jauh lebih besar dibandingkan sebelumnya. Indonesia bahkan dipercaya menjadi bagian dari steering committee internasional yang berperan dalam menentukan arah dan strategi misi.
“Indonesia diberikan kesempatan menjadi bagian dari steering committee untuk memberikan masukan demi keberhasilan misi,” ujar Maimon.
Ia juga mengungkapkan bahwa sekitar 20 relawan dari Indonesia akan ikut serta secara langsung, terdiri dari tenaga medis, kru kapal, teknisi, hingga ahli pembangunan. Mereka akan bergabung dengan ribuan relawan global dalam pelayaran menuju Gaza.
“Misinya tetap sama, membuka koridor bantuan kemanusiaan untuk masyarakat Gaza yang hingga kini masih menjadi korban,” jelasnya.
Rute pelayaran tahun ini mengalami perubahan signifikan. Jika sebelumnya terpusat di Tunisia, kini armada akan berangkat dari berbagai pelabuhan di Eropa seperti Spanyol, Italia, Yunani, dan Turki, sebelum berkumpul di perairan dekat Gaza.
Selain jalur laut, misi kemanusiaan juga akan dilakukan melalui jalur darat yang melintasi sejumlah negara di Afrika Utara dan Timur Tengah. Skema ini dirancang untuk memperbesar peluang bantuan dapat menembus blokade yang selama ini menghambat akses ke Gaza.
Namun, tantangan terbesar tetap datang dari risiko keamanan. Pengalaman pada misi sebelumnya menjadi pelajaran penting bagi para relawan Indonesia. Pada GSF 2025, banyak aktivis yang mengalami penahanan bahkan kekerasan oleh militer Israel saat mencoba memasuki wilayah Gaza.
Anggota Dewan Pengarah GPCI, Muhammad Husein, mengungkapkan bahwa minimnya koordinasi dengan pemerintah pada misi sebelumnya menjadi salah satu kendala utama.
“Kita membutuhkan jaminan keselamatan sebagai warga negara Indonesia. Karena itu, kami berharap ada dukungan konkret dari pemerintah, termasuk melalui Kementerian Luar Negeri,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa perlindungan negara akan menjadi faktor krusial dalam memastikan keselamatan para relawan di tengah situasi konflik yang tidak menentu.
Lebih jauh, misi ini tidak hanya bertujuan mengirimkan bantuan, tetapi juga membangun tekanan moral internasional terhadap kondisi kemanusiaan di Gaza. Dengan partisipasi ribuan aktivis global, GPCI berharap dunia semakin menyadari situasi yang terjadi di wilayah tersebut.
“Misi ini penting untuk membuka mata dunia bahwa penjajahan masih terjadi,” kata Maimon menegaskan.
Dukungan terhadap misi ini juga datang dari berbagai organisasi di Indonesia. Sebelumnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan pentingnya keterlibatan bangsa Indonesia dalam perjuangan kemerdekaan Palestina sebagai bentuk konsistensi terhadap nilai kemanusiaan global.
Secara keseluruhan, GPCI menegaskan bahwa misi GSF 2026 akan tetap berpegang pada prinsip non-kekerasan, solidaritas kemanusiaan, serta kepatuhan terhadap hukum internasional. Pendekatan ini diharapkan mampu memperkuat legitimasi gerakan sekaligus meminimalkan risiko konflik.
Dengan persiapan yang lebih matang dan dukungan internasional yang semakin luas, GPCI optimistis misi tahun ini dapat berjalan lebih efektif. Namun, keberhasilan tetap sangat bergantung pada dukungan pemerintah, khususnya dalam memberikan perlindungan bagi para relawan.
Di tengah situasi global yang kompleks, langkah GPCI ini menjadi simbol kuat solidaritas masyarakat Indonesia terhadap perjuangan kemanusiaan di Palestina. Misi ini bukan sekadar perjalanan laut atau darat, tetapi juga representasi komitmen bangsa dalam memperjuangkan keadilan dan kemerdekaan di panggung dunia. *
