Rencana pemerintah menerapkan kebijakan work from home (WFH) satu hari dalam sepekan memicu perhatian luas dari masyarakat.
Kebijakan ini bukan sekadar perubahan pola kerja, tetapi juga bagian dari strategi efisiensi energi di tengah tekanan global akibat lonjakan harga minyak.
Melalui polling yang digelar media nasional, masyarakat pun diajak memilih hari ideal untuk bekerja dari rumah. Hasilnya cukup menarik: mayoritas responden cenderung memilih awal atau akhir pekan kerja sebagai waktu terbaik untuk WFH.
Kebijakan WFH satu hari dalam sepekan muncul sebagai respons terhadap kondisi global yang memengaruhi ekonomi, khususnya harga energi. Pemerintah menilai bahwa pengurangan mobilitas pekerja dapat membantu menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM).
ADVERTISEMENT
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menjelaskan bahwa fleksibilitas kerja menjadi solusi yang relevan saat ini.
“Dengan tingginya harga minyak, maka perlu efisiensi daripada waktu kerja. Di mana akan dibuka fleksibilitas untuk work from home,” ujarnya.
Kebijakan ini direncanakan berlaku bagi aparatur sipil negara (ASN) maupun sektor swasta, dengan implementasi yang sedang disiapkan secara teknis dan akan diumumkan setelah Lebaran.
Polling yang dilakukan menunjukkan preferensi masyarakat cukup jelas. Berdasarkan hasil sementara, hari Senin menjadi pilihan terbanyak dengan sekitar 41,96%, disusul Jumat sebesar 36,61%. Sementara itu, Rabu berada di posisi tengah dengan 16,96%, dan hari lainnya seperti Selasa serta Kamis mendapatkan suara jauh lebih kecil.
Temuan ini mencerminkan pola pikir pekerja yang ingin memaksimalkan kenyamanan kerja. Senin dipilih karena dianggap sebagai “transisi” dari akhir pekan, sementara Jumat memberikan peluang untuk memperpanjang waktu istirahat.
Fenomena ini juga menunjukkan bahwa pekerja Indonesia mulai mempertimbangkan keseimbangan antara produktivitas dan kualitas hidup.
Meski hasil polling menunjukkan kecenderungan tertentu, sejumlah pemerintah daerah memiliki pertimbangan berbeda.
Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, justru memilih Jumat sebagai hari WFH untuk menjaga efektivitas kerja mingguan.
“Saya rencanakan Jumat WFH agar kerja tetap efektif,” ujarnya.
Di sisi lain, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa lebih memilih hari Rabu. Menurutnya, keputusan ini diambil untuk menghindari potensi long weekend yang dapat menurunkan produktivitas.
“Kalau hari Jumat, ada kecenderungan bablas menjadi long weekend. Ini yang kita hindari,” kata Khofifah.
Perbedaan pandangan ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan WFH kemungkinan akan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah.
Di balik manfaat efisiensi energi, kebijakan WFH juga menimbulkan kekhawatiran di sektor tertentu. Salah satunya adalah pengemudi ojek online (ojol) yang berpotensi kehilangan pendapatan akibat berkurangnya mobilitas masyarakat.
Ketua Umum Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono, memperkirakan pendapatan ojol bisa turun hingga 10–30 persen jika kebijakan ini diterapkan secara luas.
Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan WFH tidak hanya berdampak pada pekerja kantoran, tetapi juga pada sektor informal yang bergantung pada aktivitas harian masyarakat.
Di sisi lain, bagi pekerja kantoran, WFH justru dianggap sebagai peluang untuk meningkatkan efisiensi waktu, mengurangi stres perjalanan, serta meningkatkan produktivitas jika dikelola dengan baik.
Pemerintah menyadari bahwa penerapan WFH tidak bisa dilakukan secara seragam. Sektor pelayanan publik, transportasi, dan layanan darurat tetap harus berjalan normal.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan bahwa kebijakan ini bukan hal baru bagi Indonesia.
“Ini bukan pengalaman pertama, kita sudah pernah menjalankan saat pandemi,” ujarnya.
Namun, tantangan utama terletak pada pengawasan kinerja dan penyesuaian sistem kerja agar tetap produktif meski dilakukan dari rumah.
Kebijakan WFH satu hari dalam sepekan menandai perubahan menuju pola kerja yang lebih fleksibel di Indonesia. Jika diterapkan dengan baik, kebijakan ini dapat menjadi solusi jangka panjang untuk efisiensi energi sekaligus meningkatkan kualitas hidup pekerja.
Hasil polling menunjukkan bahwa pekerja memiliki preferensi kuat terhadap hari tertentu, terutama Senin dan Jumat. Namun, keputusan akhir tetap berada di tangan pemerintah yang harus mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari produktivitas hingga dampak ekonomi.
WFH bukan lagi sekadar tren, tetapi mulai menjadi bagian dari strategi nasional. Dengan dukungan kebijakan yang tepat dan adaptasi dari semua pihak, skema kerja ini berpotensi membawa perubahan positif bagi dunia kerja di Indonesia.
