Serangkaian pernyataan prematur dan komunikasi yang tidak terkelola dengan baik antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan otoritas Iran menyebabkan terhentinya kemajuan menuju kesepakatan damai antara kedua negara. Ketegangan kembali meningkat setelah Iran memutuskan memperketat kembali kontrol terhadap Selat Hormuz dan menolak ekspor uranium yang dikembangkan ke AS.
Ketegangan terbaru dipicu oleh pernyataan Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, yang diunggah melalui platform X pada Jumat. Dalam pernyataannya, Araghchi menyebutkan bahwa jalur pelayaran komersial di Selat Hormuz dibuka kembali selama masa gencatan senjata di Lebanon, dengan pengaturan rute yang telah dikoordinasikan.
ADVERTISEMENT
Pengumuman tersebut sempat memberikan dampak signifikan terhadap pasar global, termasuk penurunan harga minyak dunia hingga 12 dolar AS per barel. Pernyataan itu juga disambut positif oleh sejumlah pihak, termasuk Pakistan, yang tengah berupaya memediasi pembicaraan antara Iran dan Amerika Serikat.
Namun, pernyataan Araghchi dinilai tidak lengkap dan menimbulkan berbagai interpretasi. Situasi semakin memburuk setelah Presiden Donald Trump merespons dengan mengapresiasi langkah Iran, bahkan menyebut bahwa Teheran bersedia membuka selat secara penuh dan mengekspor cadangan uranium ke Amerika Serikat—klaim yang kemudian dibantah oleh pihak Iran.
Reaksi keras muncul dari dalam negeri Iran. Sejumlah tokoh politik dan media konservatif menilai pernyataan Araghchi sebagai tidak tepat waktu dan berpotensi merugikan posisi negosiasi Iran. Bahkan, muncul desakan agar Araghchi dimintai pertanggungjawaban atas pernyataannya.
Kantor berita Tasnim yang dekat dengan Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) menyebut unggahan tersebut sebagai tidak akurat atau setidaknya tidak lengkap, karena tidak menjelaskan secara rinci syarat dan mekanisme pelayaran. Kritik juga datang dari kalangan politisi moderat yang menilai pengumuman strategis semacam itu seharusnya disampaikan melalui jalur resmi, bukan media sosial.
Situasi ini berdampak langsung pada proses diplomasi. Iran menyatakan tidak akan melanjutkan rencana perundingan dengan Amerika Serikat yang sebelumnya dijadwalkan berlangsung di Islamabad. Teheran menilai tuntutan Washington terlalu berlebihan.
Selain itu, Iran juga kembali menegaskan kontrol penuh atas Selat Hormuz, termasuk pembatasan terhadap kapal yang diizinkan melintas. Otoritas Iran menyatakan bahwa hanya kapal dengan izin khusus dan melalui jalur yang telah ditentukan yang dapat melintas, serta harus membayar biaya tertentu.
Ketegangan semakin meningkat setelah Presiden Trump mengancam akan melanjutkan serangan militer jika tidak ada kemajuan setelah masa gencatan senjata berakhir. Di sisi lain, Iran menunjukkan sikap tegas dengan menghentikan kembali akses pelayaran bahkan sebelum skema pembukaan terbatas berjalan penuh.
Keinginan kuat Donald Trump untuk segera mengakhiri perang membuatnya berupaya mempercepat proses yang sebenarnya tidak sepenuhnya berada dalam kendalinya dan tetap membutuhkan persetujuan dari Teheran. Di sisi lain, Iran masih meyakini bahwa Selat Hormuz merupakan kartu trufnya dan waktu berada di pihak mereka, sehingga tidak ada urgensi bagi Iran untuk segera kembali ke meja perundingan.
Iran juga memperingatkan kemungkinan dilakukannya kembali serangan rudal terhadap Israel, menyusul dugaan pelanggaran gencatan senjata di Lebanon.
Namun, sikap tidak sabar Trump membuatnya terlalu cepat mengambil kesimpulan dan menyampaikan pernyataan yang berlebihan, termasuk tetap bersikeras bahwa blokade pelabuhan Iran oleh Angkatan Laut Amerika Serikat akan terus berlanjut.
Dalam situasi Teheran yang sedang menunjukkan sikap tegas, penegasan kembali blokade oleh Trump pada Sabtu pagi justru menjadi alasan bagi Iran untuk menghentikan bahkan skema terbatas pelayaran kapal, hanya 24 jam setelah kebijakan itu mulai dijalankan. Iran juga mengklaim telah menggunakan ancaman untuk memaksa kapal tanker minyak India agar mundur.
Secara strategis, Iran memandang Selat Hormuz sebagai aset penting dalam menghadapi tekanan internasional. Sejumlah pihak di Teheran bahkan berpendapat bahwa Iran memiliki dasar hukum dan moral untuk mengontrol jalur tersebut, terutama jika kawasan itu dianggap telah menjadi zona militer yang mengancam kedaulatan negara.
Sementara itu, upaya mediasi yang dilakukan Pakistan melalui pendekatan bertahap, termasuk mendorong gencatan senjata di Lebanon dan membuka jalur perdagangan, kini menghadapi hambatan serius akibat dinamika terbaru ini.
Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa kesalahan komunikasi dan pernyataan yang tidak terkoordinasi dapat berdampak besar terhadap stabilitas kawasan dan menggagalkan peluang diplomasi yang tengah dibangun.
Sumber : https://www.theguardian.com/world/2026/apr/18/donald-trump-tehran-war-mismanaged-posts-progress-peace
