Jakarta — Dua kapal tanker milik PT Pertamina International Shipping (PIS) hingga kini masih belum dapat melintas keluar Selat Hormuz. Pemerintah Iran mengungkapkan kondisi jalur pelayaran tersebut yang masih sensitif akibat situasi konflik menjadi penyebab utama tertahannya kapal-kapal tersebut.
Duta Besar Republik Islam Iran untuk Indonesia, Mohammad Boroujerdi, menjelaskan bahwa Selat Hormuz saat ini belum sepenuhnya berada dalam kondisi normal. Ia menegaskan bahwa setiap kapal yang melintas wajib mengikuti prosedur ketat yang ditetapkan otoritas keamanan Iran.
“Selat Hormuz saat ini tidak dalam kondisi biasa. Harus melalui beberapa protokol yang ditetapkan oleh pihak keamanan,” ujar Boroujerdi di Universitas Paramadina, Jakarta Timur, Sabtu (11/4/2026).
ADVERTISEMENT
Menurutnya, kapal-kapal yang hendak melintasi jalur strategis tersebut harus melalui proses koordinasi dan negosiasi dengan pihak keamanan Iran. Protokol ini diberlakukan sebagai langkah pengamanan di tengah situasi yang masih dipengaruhi dinamika konflik di kawasan.
“Pada masa seperti ini tentunya ada beberapa protokol yang harus dilalui, termasuk bernegosiasi dengan pihak keamanan dari Iran,” lanjutnya.
Boroujerdi menegaskan bahwa Iran pada prinsipnya tidak menutup akses pelayaran di Selat Hormuz. Namun, seluruh kapal yang melintas tetap diwajibkan mematuhi aturan dan prosedur yang berlaku.
“Semua harus melalui protokol yang ditetapkan,” tegasnya.
Sementara itu, pihak PT Pertamina International Shipping (PIS) menyatakan bahwa dua kapal yang berada di kawasan Teluk Arab, yakni VLCC Pertamina Pride dan Gamsunoro, masih dalam proses upaya untuk dapat melintas.
Pjs Corporate Secretary PIS, Vega Pita, menyampaikan bahwa pihaknya terus melakukan koordinasi intensif dengan Kementerian Luar Negeri guna memastikan keselamatan kapal dan kelancaran perjalanan.
Selat Hormuz sendiri merupakan salah satu jalur pelayaran minyak paling vital di dunia, sehingga setiap gangguan di kawasan tersebut berpotensi berdampak pada distribusi energi global. Situasi keamanan yang belum stabil membuat pengawasan dan prosedur pelayaran diperketat oleh otoritas setempat.
