Polemik dugaan praktik mark up harga bahan baku dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akhirnya mendapat respons tegas dari pemerintah. Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan tidak akan mentoleransi mitra yang terbukti melakukan kecurangan, bahkan siap menghentikan operasional mereka demi menjaga integritas program strategis nasional tersebut.
Wakil Kepala BGN, Nanik Sudaryati Deyang, mengungkapkan bahwa pihaknya menerima banyak laporan terkait praktik tidak sehat dari sejumlah mitra dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Dugaan mark up harga bahan pangan di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) menjadi salah satu temuan yang paling disorot.
Dalam rapat koordinasi bersama ratusan pengelola dapur MBG di wilayah Solo Raya, Nanik menegaskan bahwa praktik tersebut tidak hanya merugikan negara, tetapi juga mencederai tujuan utama program, yakni memastikan anak-anak Indonesia mendapatkan asupan gizi berkualitas.
“Ingat! Jangan pernah mau mengikuti kemauan mitra yang melakukan mark up harga bahan baku pangan, apalagi dengan kualitas yang buruk,” tegas Nanik di hadapan para kepala SPPG dan pengawas.
ADVERTISEMENT
Ia bahkan mengingatkan bahwa pengelola dapur yang terlibat atau membiarkan praktik tersebut bisa berhadapan langsung dengan konsekuensi hukum. Dalam sistem pengawasan keuangan negara, temuan penyimpangan seperti mark up akan menjadi tanggung jawab pihak pengelola di lapangan.
Lebih jauh, BGN tidak segan menjatuhkan sanksi berat kepada mitra yang terbukti melakukan pelanggaran. Salah satu bentuk sanksi yang disiapkan adalah penghentian operasional atau suspend terhadap mitra yang tidak patuh aturan.
“Kepala SPPG, sampaikan kepada mitra Anda, jika ada yang ketahuan mark up dan membatasi supplier, maka akan saya suspend,” ujar Nanik dengan tegas.
Langkah ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjaga kredibilitas program MBG yang menjadi salah satu prioritas nasional di bidang kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.
Tak hanya soal mark up, BGN juga menemukan praktik lain yang dinilai merugikan ekosistem program, yakni pembatasan pemasok bahan pangan oleh mitra tertentu. Dalam beberapa kasus, mitra hanya menunjuk satu atau dua supplier, bahkan memaksa pengelola dapur untuk menerima bahan dengan kualitas rendah.
Padahal, dalam aturan yang berlaku, dapur SPPG diwajibkan melibatkan banyak pemasok, termasuk petani, peternak, dan nelayan lokal. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan distribusi manfaat ekonomi yang lebih merata sekaligus menjaga kualitas bahan pangan.
“SPPG harus menggunakan minimal 15 supplier bahan baku pangan,” tegas Nanik dalam arahannya.
Dengan melibatkan banyak pihak, pemerintah berharap program MBG tidak hanya berdampak pada peningkatan gizi masyarakat, tetapi juga mampu menggerakkan ekonomi lokal, khususnya di sektor usaha mikro dan kecil.
Program MBG sendiri merupakan salah satu inisiatif besar pemerintah untuk menekan angka stunting dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Oleh karena itu, transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaannya menjadi hal yang tidak bisa ditawar.
Pengamat kebijakan publik menilai, langkah tegas BGN ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah tidak ingin program strategis tersebut dirusak oleh praktik-praktik curang.
“Ketegasan seperti ini penting agar ada efek jera dan menjaga kepercayaan publik terhadap program MBG,” ujar seorang analis kebijakan publik.
Meski demikian, tantangan dalam pengawasan program berskala nasional ini tidaklah kecil. Dengan ribuan dapur SPPG yang tersebar di berbagai daerah, potensi penyimpangan tetap ada jika tidak diimbangi dengan sistem pengawasan yang kuat dan partisipasi aktif masyarakat.
BGN pun meminta seluruh pihak, mulai dari pengelola dapur, pengawas keuangan, hingga masyarakat sekitar, untuk turut mengawasi jalannya program. Transparansi menjadi kunci agar program MBG benar-benar memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
Di sisi lain, pemerintah juga terus mendorong perbaikan tata kelola, termasuk melalui regulasi yang mengatur keterlibatan UMKM dan penggunaan produk dalam negeri. Hal ini sejalan dengan upaya memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha lokal.
Kasus dugaan mark up ini menjadi pengingat bahwa program sebesar MBG membutuhkan integritas tinggi dari seluruh pihak yang terlibat. Tanpa itu, tujuan mulia untuk meningkatkan kualitas gizi anak bangsa bisa terhambat.
Ke depan, keberhasilan program MBG tidak hanya diukur dari jumlah penerima manfaat, tetapi juga dari seberapa bersih dan transparan pengelolaannya. Langkah tegas BGN dalam menindak mitra nakal menjadi awal penting untuk memastikan program ini berjalan sesuai harapan dan memberikan dampak nyata bagi masa depan Indonesia. *
